2 September 2020 15:55:46

Pelayanan Publik dan Inovasi : Sebuah Sudut Pandang

...

Presiden Joko Widodo pada periode pemerintahannya menetapkan bahwa pelayanan publik yang berkualitas dan solutif menjadi salah satu agenda besar yang ingin diwujudkan. Berbagai kebijakan dan keputusan strategis sudah diambil untuk mendorong Kementerian dan Lembaga mentransformasikan institusinya menjadi lembaga yang dinamis dan solutif bagi masyarakat. Hal ini pun, direspon oleh masing-masing Kementerian untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu lembaga kementerian yang cukup besar, saat ini juga sedang mengalami transformasi yang sama. Berbagai terobosan dilakukan oleh Satuan Kerja yang berada di bawah Kementerian untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan kondisi yang diinginkan oleh masyrakat.

Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai salah satu direktorat yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak luput dalam merespon agenda besar ini. Berbagai terobosan dilakukan untuk bisa memberikan layanan prima kepada masyrakat. Tentunya, hal ini tidak mengesampingkan aspek keamanan.

Salah satu yang menjadi standar kualitas pelayanan adalah pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Program ini merupakan salah satu target yang saat ini coba dicapai oleh Satuan Kerja yang ada di Direktorat Jenderal Imigrasi, baik yang ada di, Kantor Wilayah, Kantor Imigrasi atau pun Rumah Detensi Imigrasi. Implikasinya, semakin berkembang dan muncul berbagai inovasi pelayanan publik yang baik dan bermanfaat. Respon dari masyrakat pun ternyata luar biasa. Apresiasi diberikan sebagai salah satu wujud dukungan transformasi perubahan peningkatan layanan publik tersebut.

Stigma bahwa institusi pemerintah itu lambat, lelet, sulit dan merepotkan, dengan adanya reformasi birokrasi dalam bentuk pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, semakin hari semakin pudar. Fasilitas layanan semakin baik. Kualitas pelayanan semakin meningkat. Kemudahan dan akses masyarakat atas pelayanan yang informatif juga semakin berkembang. Berbagai terobosan dilakukan oleh Unit-Unit Kerja yang berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang kesemuanya bermuara pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Tidak ada kata berpuas diri, karena Direktorat Jenderal Imigrasi sangat memahami bahwa tingkat kepuasan masyarakat akan layanan yang diberikan, semakin hari semakin besar. Untuk itulah perlu dukungan yang baik, salah satunya masukan dari masyarakat akan layanan yang sudah ada dan diterima saat ini.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati juga turut dalam kontenstasi ini. Saat ini, sudah memasuki tahapan yang cukup menentukan untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dukungan positif dari masyarakat tentunya menjadi penyemangat insan Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Akhirnya, tidak ada pelayanan berkualitas tanpa inovasi, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat adalah Inovasi terbaik yang harus hadir dan terwujudkan. Doakan kami untuk bisa sukses meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi sehingga kami bisa terus menerus berusaha memberikan inovasi pelayanan terbaik kepada Masyarakat. (Junaidul Fitriyono)

Berita Lainnya: